Kementerian Pertanian memastikan data pangan menggunakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Ketidaksinkronan data pangan nasioal bisa mengakibatkan kebijakan pemerintah di sektor pangan meleset dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta permasalahan perbedaan data pangan yang dimiliki berbagai pemangku kepentingan di pemerintahan harus segera disudahi.
Komisi IV DPR menyayangkan koordinasi antara Kementan dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) soal validasi data pangan.
Terhitung sejak tahun 1997 hingga saat ini, angka produksi beras terus bertambah, sehingga tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Tudingan kesalahan mengenai data pangan yang dialamatkan pada Kementan era Pemerintaha Joko Wiododo sama sekali tidak beralasan dan kurang berdasar
Imbas dari kesalah tersebut bisa berakibat fatal terhadap 2 juta petani yang tak mendapatkan subsidi pupuk karena lahan sawahnya tidak tercatat.
Syahrul mengklaim, data pangan yang disepakati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pusat Statistik (PBS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sudah selesai sejak 1 Januari.
Beras defisit di tujuh provinsi, jagung defisit di 13 provinsi, cabai rawit defisit di 19 provinsi, dan telur ayam defisit di 22 provinsi.